VIVAnews - Untuk pertamakalinya di dunia, aliran Islam Sunni dan Syiah tergabung dalam institusi resmi di Indonesia. Organisasi dengan nama Majelis Ukhuwah Sunni-Syiah Indonesia (Muhsin) akan dideklarasikan di Masjid Akbar Kemayoran, Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Pusat.
"Ini pertama kalinya di dunia, organisasi gabungan antara Syiah dan Ahlussunah (Sunni)," kata penggagas Majelis Ukhuwah Sunni-Syiah Indonesia (Muhsin), Jalaluddin Rahmat dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Jumat 20 Mei 2011.
Menurut Jalaluddin, upaya untuk menyatukan dua organisasi besar ini tidak mudah. Ada banyak hambatan dan pertentangan dari banyak pihak. Buktinya, kata dia, sedianya acara ini digelar di Masjid Istiqlal pada bulan lalu. Tetapi, rencana itu ditolak.
"Sampai saat ini, semua undangan termasuk dari Kementerian Polhukam dipastikan hadir. Hanya dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menolak hadir," kata Jalaluddin.
Organisasi Sunni-Syiah ini merupakan inisiatif dari Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Pengurus Pusat Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi). Karena di seluruh dunia, dua aliran ini kerap bertentangan.
Sunni atau Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah atau Ahlus-Sunnah wal Jama'ah adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al Qur'an dan hadits yang shahih dengan pemahaman para sahabat Nabi. Sekitar 90 persen umat Muslim sedunia merupakan kaum Sunni, dan 10 persen menganut aliran Syiah. Pengikut Sunni sebagian besar berada di negara-negara Arab, seperti Arab Saudi, Bahran, dan Qatar.
Sedangkan Syiah ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan Ahlul Bait-nya (keluarga). Syi'ah menolak kepemimpinan dari tiga Khalifah Sunni pertama seperti juga Sunni menolak Imam dari Imam Syi'ah. Pengikut Syiah sebagian besar berada di negara Iran dan Irak.
"Seorang tokoh di Mesir pernah membentuk institusi gabungan antara Sunni dan Syiah. Dia adalah Hasan Albana. Tetapi, dia tewas dibunuh orang," kata Jalaluddin. Meski demikian, inisitaif Hasan Albana itu baru dalam tataran inisiatif secara individu.
Rencananya, dalam deklarasi ini akan hadir Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, Laksma TNI Christina M Rantetana, dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Nasaruddin Umar.
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar