Jangan Paksakan Tender WiMax!

Bandung - Jika industri nasional tidak mampu siapkan customer premises equipment (CPE) minimal 1 juta unit, tender Wimax lebih baik ditunda. Pasalnya kebutuhan masyarakat akan internet sangat besar, karenanya Depkominfo tidak perlu memaksakan pelaksanaan tender WiMax.

Demikian dikatakan oleh Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana kepadadetikINET saat ditemui di Hotel Savoy Homman, Minggu (5/4/2009).
Menurutnya, dibutuhkan minimal 1 juta CPE dan sekitar 10-20 ribu perangkat jaringan (Base Subscriber/BS).

"Regulasi tidak masalah. Namun kala perangkat CPE tidak siap benar, ini bisa menjadi bad issue. Minimal diperlukan 1 juta CPE dan sekitar 10-20 ribu BS," paparnya.

Menurutnya, lima produsen WiMax dalam negeri yang ada saat ini, lebih konsentrasi mengembangkan BS ketimbang membuat CPE. Padahal, survey yang dilakukan Sharing Vision pada Januari 2009 menunjukkan pula 91 persen dari 100 responden ingin CPE WiMax gratis dari operator.

"Produsen yang sudah mengembangkan CPE pun menawarkan harga ritel di atas US$ 300 per unit. Terlalu mahal. Padahal kebutuhan akan layanan broadband nirkabel
lagi tinggi-tingginya," kata Dosen Teknik Elektro ITB ini.

Sharing Vision, imbuhnya, mencatat pengguna eksisting internet kecepatan tinggi nirkabel di Indonesia berkisar 6 juta orang. Dengan melihat situasi itu, lanjut
Dimitri, maka diperlukan CPE dalam jumlah banyak dari produsen dalam negeri.

"Hal ini agar misi pemberdayaan industri nasional yang diinginkan pemerintah selama ini akan tercapai. Kalau tender dipaksakan segera, saya khawatir timbul banyak masalah di kemudian hari. Misalnya operator pemenang bisa dituntut karena tidak mematuhi kewajiban konten lokal yang digariskan dalam Permen dan dokumentender WiMax," terangnya.

Pelaksanaan tender secara terburu-buru juga akan menciptakan preseden buruk bagi industri lokal. Dikhawatirkan industri lokal tidak banyak terlibat dalam layanan
telekomunikasi mutakhir. Hal ini bisa menyurutkan rasa percaya diri industri lokal. Padahal maksud awalnya, pemerintah ingin melindungi dan mengangkat industri lokal.

"Karena itu, sekalipun dokumen tender harus diumumkan pada 19 April ini atau tiga bulan setelah keluar Permen Wimax, kami meminta Depkominfo terlebih dulu
menginformasikan dengan jujur kesiapan produksi CPE industri lokal ini. Jangan sampai belum siap, tapi sudah dipaksakan," pungkasnya.

( afz / faw )